Rekrutmen PPPK atau P3K Hanya untuk 3 Formasi Ini, Cek Jadwal & Syarat Pendaftaran Tahap Pertama

Diposting pada

Rekrutmen PPPK atau P3K Hanya untuk 3 Formasi Ini, Cek Jadwal & Syarat Pendaftaran Tahap Pertama

LOKER2019.ID – Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi yang bersumber dari tribunnews.com terkait penerimaan PPPK atau P3K tahun 2019. Yuk langsung saja kita simak informasinya di bawah ini.

Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ataupun P3K dibuka dalam waktu dekat ini.

Pada bagianpertama dalam waktu dekat ini, rekrutmen nyatanya hanya untuk tiga formasi bidang dan tenaga honorer jadi prioritas.

Cek jadwal, syarat, dan mekanisme pendaftaran PPPK ataupun P3K tahapan pertama di bagian akhir postingan ini.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana berkata, rekrutmen pertama ini adalah pendaftaran bagianawal.

Di mana formasi PPPK ataupun P3K yang bakal diserap adalah tenaga di bidang pendidikan, kesehatan, dan penyuluh pertanian.

“Tiga sektor ini dulu yang bakal dibuka. Sebab yang tidak sedikit dibutuhkan pada sektor ini ya. Sisanya kelak seusai Pemilu,” kata Bima saat dijumpai di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Bima juga memastikan rekrutmen pada tiga sektor formasi tersebut diprioritaskan bagi tenaga honorer yang sebelumnya telah bekerja di sana.

Tujuannya, supaya proses penyesuaian terhadap kinerja mereka tidak berjalan lama.

“Di pendidikan umpama, kami bakal mendahulukan orang-orang yang telah bekerja di sekolah. Kami ini bakal berkoordinasi dengan Mendikbud.

Apakah dirinya honorer K2 ataupun bukan kan kami enggak tahu. Lalu di kesehatan, mereka yang telah bekerja di sana, bakal diprioritaskan,” ucap Bima.

Tetapi, Bima mengakui bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) hingga sekarang belum menentukan formasi dan kuota rekrutmen PPPK ataupun P3K ini.

Kementerian PAN-RB tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengenal kondisi finansial masing-masing daerah mengenai kesanggupan membiayainya.

“Ya sambil dilihat apakah daerah mempunyai alokasi belanja pegawai yang tetap ada. Kelak kalau tidak sedikit yang diterima tapi enggak bisa dibayar bagaimana? Daerah kan juga mesti siap,” ucap Bima.

Dikabarkan, Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 mengenai Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aturan ini membuka peluang seleksi dan pelantikan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas umur pelamar pegawai negeri sipil (PNS).

Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho meningkatkankan, PP Manajemen PPPK adalah salah satu aturan pelaksana dari UU ASN yang sangat krusial.

Selain untuk penyelesaian tenaga honorer, aturan ini juga dinijukan sebagai payung hukum untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas umur pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS.

“Kebijakan PPPK diarahkan untuk mengisi jabatan ceo tinggi dan jabatan manfaatonal tertentu dengan batas umur pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas umur pensiun jabatan tersebut,” ucap Yanuar.

Yanuar meningkatkankan, PPPK juga bakal mempunyai kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara. Tetapi, PPPK tidak memperoleh pensiun layaknya PNS.

Jadwal dan Syarat Rekrutmen PPPK

Jadwal penerimaan pegawai honorer sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 mengenai Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada awal Desember 2018 telah ditetapkan.

Tak semacam CPNS 2018, pendaftaran ini juga tidak melewati sscn.bkn.go.id

Peraturan yang diteken Presiden Joko Widodo ini memungkinkan masyarakat bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN), walaupun bukan melewati proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil ataupun CPNS.

P3K bisa mengisi jabatan manfaatonal (JF) dan jabatan ceo tinggi (JPT) tertentu sesuai kompetensi masing-masing.

Berdasarkan info yang ada, batas umur minimal peserta P3K adalah 20 tahun dan maksimal satu tahun sebelum batas umur pensiun untuk jabatan tertentu.

“P3K terbuka untuk seluruh profesi pakar yang dibutuhkan secara nasional dan sangat berpeluang untuk tenaga honorer yang telah lama mengabdi, juga bagi para diaspora yang kehadirannya dalam birokrasi diinginkan bisa berkontribusi positif bagi Indonesia,” kata Menteri Syafruddin, belum lama ini.

Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN RB, Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan bahwa rekrutmen P3K menurut rencana bakal terbagi menjadi dua fase rekrutmen.

“Fase pertama dilaksanakan pada pekan keempat di bulan Januari 2019,” ucap Setiawan. Sementara, fase kedua bakal diselenggarakan seusai pemilihan umum yang bakal berjalan di bulan April 2019.

Rekrutmen P3K juga bakal dilakukan melewati seleksi, di mana terbagi menjadi dua bagianyaini seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Dalam peluang yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana membahas, teknis penyusunan keperluan P3K bakal sama dengan teknis penyusunan keperluan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Nantinya, instansi menganjurkan keperluan formasi ke Kementerian PAN RB. Selanjutnya, BKN bakal memberbagi pertimbangan teknis terkait keperluan formasi tersebut.

“Keperluan formasi tersebut juga disesuaikan dengan keterdapatan alokasi belanja pegawai daerah yang kurang dari 50 persen,” ucap Bima.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 mengenai Manajemen PPPK, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai peluang yang sama melamar menjadi PPPK untuk Jabatan Manfaatonal (JF) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Umur paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas umur tertentu pada jabatan yang bakal dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tidak sempat dipidana penjara dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebab melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun ataupun lebih.

3. Tidak sempat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ataupun tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anak buah Polri, ataupun diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta.

5. Mempunyai kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.

6. Mempunyai kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi kemampuan tertentu yang tetap berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.

7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar

8. Persyaratan lain sesuai keperluan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

9. Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

Perbedaan PPPK/P3K dengan PNS

Dikutip TribunStyle.com dari TribunTimur.com, Kamis (3/1/2019), berikut perbedaan PNS dan PPPK, sesuai Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 mengenai Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan berbagai sumber:

1. PNS Bukan PPPK, P3K Bukan PNS

Pasal 6 menyatakan Pegawai ASN terdiri atas, PNS, dan PPPK. Pasal ini membahas ASN terdiri dari dua tipe yakni PNS dan PPP3. Jadi PNS bukan PPPK, sebaliknya P3K bukan PNS.

Kedua, untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK mesti mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Status PNS Tetap, P3K Kontrak

Merujuk Pasal 7, PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan mempunyai nomor induk pegawai secara nasional.

Sedangkan, PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan keperluan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.

3. PNS bisa Fasilitas, PPPK Tidak

Pada BAB VI UU Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan perbedaan hak dan kewajiban PNS dengan P3K.

Pasal 21, PNS berhak memperoleh:

a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;

b. cuti;

c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;

d. perlindungan; dan

e. pengembangan kompetensi.

Para atlet bulutangkis Indonesia mengikuti ujian PNS bersamaan, Rabu (28/11/2018). (Instagram/badminton.ina)
Sedangkan Pasal 22, PPPK berhak memperoleh:

a. gaji dan tunjangan;

b. cuti;

c. perlindungan; dan

d. pengembangan kompetensi.

Pasal 24 menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS, hak PPPK, dan kewajiban Pegawai ASN sebagaimana dimaksud Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Masa Kerja PNS hingga Pensiun, P3K Hanya Setahun dan Bisa Diperpanjang

Batas umur pensiun PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c:

a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi.

b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Ceo Tinggi.

c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Manfaatonal.

Ribuan peserta mengikuti tes pertama CPNS Kemenkumham di Gor Patriot Kodam IV Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, Jumat (26/10). (Tribun Jateng/Hermawan Handaka)
Sedangkan, masa perjanjian Kerja PPPK diatur pada Pasal 98 yang menyatakan:

a. Pelantikan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

b. Masa perjanjian kerja paling pendek 1 (satu) tahun dan bisa diperpanjang sesuai keperluan dan berdasarkan pekualitasan kinerja.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana berbicara salah satu perbedaan P3K dan PNS terletak pada masa kerja.
“Masa kerja P3K lebih fleksibel,” katanya di kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Masa perjanjian kerja PPPK juga dirinci pada Pasal 37 PP Nomor 49 Tahun 2018 mengenai Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

a. Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling pendek 1 (satu) tahun dan bisa diperpanjang sesuai keperluan dan berdasarkan pekualitasan kinerja.

b. Perpanjangan hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan
keperluan instansi seusai mendapat persetujuan PPK

c. Perpanjangan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bagi JPT yang berasal dari kalangan Non-PNS mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN.

d. Dalam faktor perjanjian kerja PPPK diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib memberi tau tembusan surat keputusan
perpanjangan perjanjian kerja terhadap Kepala BKN.

e. Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK yang menduduki JPT Mutlak dan JPT Madya tertentu paling lama 5 (lima) tahun.

f. Ketentuan lebih lanjut mengenai masa hubungan perjanjian keda bagi PPPK diatur dengan peraturan Menteri.

5. Gaji dan Tunjangan PPPK

Penggajian dan tunjangan PNS diatur pada Pasal 79 yang berbunyi:

a. Pemerintah wajib bayar gaji yang adil dan pantas terhadap PNS dan menjamin kesejahteraan PNS.

b. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan.

c. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

d. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada biaya pendapatan dan belanja negara.

e. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada biaya pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 80 menyatakan:

a. Tidak hanya gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.

b. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.

c. Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.

d. Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing

e. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada biaya pendapatan dan belanja negara.

f. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada biaya pendapatan dan belanja daerah

Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan penggajian PPPK diatur pada Pasal 101 yakni:

a. Pemerintah wajib bayar gaji yang adil dan pantas terhadap PPPK.

b. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberbagi berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.

c. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada biaya pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan biaya pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah.

d. Tidak hanya gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK bisa menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggajian dan tunjangan PPPK juga disebutkan pada Pasal 37 PP Nomor 49 Tahun 2018 yang berbunyi:

a. PPPK diberbagi gaji dan tunjangan

b. Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

6. Bisa Diberhentikan Secara Hormat

Ketentuan pemberhentian PNS diatur Pasal 87 UU Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan PNS diberhentikan dengan hormat sebab:

a. meninggal dunia.

b. atas permintaan sendiri.

c. mencapai batas umur pensiun.

d. perampingan organisasi ataupun kebijakan pemerintah yang mengdampakkan pensiun dini; atau

e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani jadi tidak bisa menjalankan tugas dan kewajiban.

Sedangkan, Pasal 105 menyatakan pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat sebab:

a. jangka waktu perjanjian kerja beres.

b. meninggal dunia.

c. atas permintaan sendiri.

d. perampingan organisasi ataupun kebijakan pemerintah yang mengdampakkan pengurangan PPPK.

e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani jadi tidak bisa menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

Demikianlah sebuah informasi mengenai Rekrutmen PPPK atau P3K tahun 2019 kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah informasi anda mengenai penerimaan ASN PPPK tahun 2019. Terima kasih dan salam sukses dari loker2019.id.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *